Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: Farhan/nr

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai langkah akademisi dan guru besar sejumlah universitas yang turun gunung menyampaikan kritik terhadap sikap Presiden Joko Widodo terhadap perkembangan politik nasional jelang Pemilu 2024 haruslah dihargai. Doli menjelaskan Indonesia sebagai negara yang demokratis haruslah menghargai setiap pendapat, dan memberikan ruang yang terbuka terhadap pendapat tersebut.

”Saya kira negara kita negara yang demokratis dan Pak Presiden Jokowi selama ini memberikan ruang yang cukup terbuka buat siapa saja untuk menyampaikan apa saja, termasuk juga apa yang disampaikan oleh elemen masyarakat, terakhir para guru besar itu kan diterima dengan baik,” kata Doli saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Menurutnya, saran dan kritik yang disampaikan merupakan konsekuensi negara demokrasi. Ia pun menilai kritik dan saran yang telah disampaikan menjadi bahan masukan bagi pemerintah.

”Saya kira apa yang disampaikan, kritik ataupun saran, itu baik untuk pemerintah. Itulah (konsekuensi) sebagai negara menganut sistem demokrasi. Tentu itu menjadi bahan masukan buat pemerintahan dan buat kita semua,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Untuk diketahui, Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyuarakan kritiknya terhadap Presiden Jokowi, mengikuti langkah Universitas Gadjah Mada (UGM). Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini. Pernyataan UII diwakili dan dibacakan langsung oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2).

Dalam pernyataannya, UII menganggap bahwa Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.  Sebelumnya, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
 

Aspirasi para akademisi ini dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu (31/1) di Balairung UGM. Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden.

Di sisi lain, Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. (we/aha)